Minggu, 25 Januari 2009

Mencari Solusi Banjir di Jakarta


Ternyata, Gubernur Fauzi Bowo, yang waktu kampanye mengaku sebagai ahlinya Jakarta, tak mampu mengantisipasi banjir di Jakarta. Tiap tahun, di bulan Januari dan Februari, ritual banjir di Jakarta nyaris tak berubah. Daerah-daerah yang tenggelam pun, nyaris tak berubah. Penyataan pejabat DKI juga nyaris tak berubah: “akan berusaha keras mengantisipasi datangnya banjir agar Jakarta tidak tenggelam.” Hasilnya juga tak berubah: Jakarta tetap tenggelam seperti tahun-tahun sebelumnya. Melihat ritual banjir di Jakarta yang nyaris tak berubah dari tahun ke tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya kesal. Presiden mempertanyakan kenapa ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai resapan air di Jakarta terus menyusut. SBY tersadar bahwa rupanya apa yang dilakukan Pemda DKI untuk mengantisipasi banjir hanya berjalan di tempat. Ini bukan berarti Pemda DKI tidak bekerja serius untuk mengatasi banjir. Kerjanya serius sekali, tapi sayang geraknya kalah cepat dengan gerak para pendatang yang merusak program-program antisipasi banjir. Kasusnya hampir sama dengan problem jumlah penduduk DKI Jakarta. Yang datang ke Jakarta jauh lebih banyak ketimbang yang keluar dari Jakarta sehingga hasilnya penduduk Jakarta bertambah terus. *** Berdasarkan hasil sejumlah penelitian, penyebab banjir di Jakarta adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan peruntukan lahan yang semula untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), kini menjadi Ruang yang Tertutup Bangunan (RTB). Dampaknya, alih-alih tumbuh hutan kota untuk resapan air, yang muncul hutan beton yang menahan air. Sejak tahun 2000, misalnya, RTH Jakarta sudah di bawah 10 persen. Padahal idealnya, minimum 27,5 persen. Di pihak lain, daerah hulu sungai-sungai yang mengalir di Jakarta, yaitu daerah sekitar Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur), juga mengalami konversi lahan dari kawasan RTH menjadi kawasan RTB yang sangat mengkhawatirkan. Akibatnya, air hujan yang jatuh di Bopunjur tak bisa terserap dan membanjiri Jakarta. Kedua, sempadan tiga belas sungai yang ada di Jakarta makin menyempit. Sempadan sungai yang seharusnya steril dari bangunan, banyak yang berubah jadi perumahan. Sampai tahun 2005 saja, misalnya, 60 persen sempadan sungai-sungai di Jakarta telah berubah menjadi bangunan perumahan dan pertokoan penduduk. Kondisinya sekarang pasti lebih parah. Banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung adalah akibat menyempitnya lahan sempadan tersebut. Ketiga, berkurangnya situ atau rawa di Jabodetabek. Di kawasan Depok saja, misalnya, dari 60 situ yang ada, kini tinggal enam buah saja. Menurut Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jabodetabek dulu, tahun 60-an, ada 218 situ. Kini tinggal 50-an saja. Kawasan situ yang sangat penting fungsinya untuk menampung limpahan air hujan, baik di daerah hilir maupun hulu Jakarta, kini telah berubah menjadi perumahan, pertokoan, dan lain-lain. Keempat, morfologi tanah wilayah Jakarta relatif rendah, rata-rata, hanya 10 meter di atas permukaan air laut. Bahkan belakangan ini, kondisinya lebih rendah lagi karena penyedotan air tanah yang berlebihan. Di sebagian wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, misalnya, permukaan tanahnya sudah lebih rendah dari permukaan laut. Kondisi ini diperparah dengan posisi Jakarta yang berada di depan kaki morfologi pegunungan yang terletak di Bopunjur. Ini yang mengakibatkan Jakarta mau tak mau harus menerima limpahan air dari wilayah pegunungan tersebut. Kelima, sampah rumah tangga yang tidak terurus. Setiap hari, di Jakarta saja ada tambahan 10 ribuan ton sampah, yang ironisnya 30 persen di antaranya, dibuang ke sungai dan got-got yang ada di Jakarta. Tumpukan sampah inilah yang sering memacetkan aliran air drainase di perkotaan yang mengakibatkan banjir. Keenam, hilangnya lahan basah seperti hutan kota dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai resapan dan reservoir air. Lahan hutan kota dan hutan mangrove telah banyak berubah menjadi lahan real estat dan pertokoan. Ketujuh, curah hujan Jakarta dan sekitarnya, terkadang sangat tinggi. Wilayah Bogor yang merupakan wilayah dengan curah hujan yang amat tinggi dan berada di “atas Jakarta” menjadikan Jakarta sebagai tempat penampungan limpahan air hujan dari Bogor. Kedelapan, kenaikan suhu bumi (global warming) yang mengakibatkan pencairan es abadi di kutub. Ini pun menimbulkan peningkatan permukaan air laut. Wilayah Jakarta yang berada di dataran rendah, mudah sekali terpengaruh oleh naiknya permukaan air laut. Dalam kasus banjir belakangan ini, Jakarta dihantam air bah, baik yang berasal dari pegunungan di Bopunjur maupun yang berasal dari pantai utara (rob). *** Melihat kondisi banjir dan penyebabnya di atas yang sebenarnya tanggulangi, maka solusi mengatasi banjir di Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Pembuatan banjir kanal timur (BKT), misalnya, hanya bisa mengatasi sedikit masalah banjir di Jakarta. Harus ada program yang menunjang pembangunan mega proyek itu secara paralel. Misalnya pemda DKI Jakarta perlu juga memikirkan untuk menghidupkan kembali situ-stu yang rusak atau mati. Bila perlu, Pemda DKI membuat situ-situ baru di wilayah tertentu seperti dilakukan Pemda Kota Metropolitan Bangkok, Thailand yang telah berhasil menghidupkan kembali situ-situ di sana. Pemda DKI Jakarta juga bisa mengubah secara radikal RTH yang ada untuk mengatasi banjir. Misalnya dengan membuat hutan mangrove di sepanjang pantai utara. Hutan mangrove yang ada di Jakarta sekarang ini, jumlahnya masih terlalu sedikit dibanding problem daerah serapan air hujan, penampungan air, dan penangkalan ombak atau rob air laut. Jangan sampai hutan mangrove yang ada tersebut malah diserobot peruntukannya menjadi perumahan. Selain itu, sebetulnya Pemda DKI Jakarta juga sudah memiliki Perda yang amat bagus untuk mengatasi banjir, yaitu Perda tentang keharusan membuat sumur resapan untuk satu satuan luas tertentu bangunan gedung atau rumah. Sayangnya Perda tersebut tidak dilaksanakan secara serius dan banyak pihak yang melanggarnya. Padahal sumur resapan ini sangat besar manfaatnya untuk resapan air dan menjaga stabilitas volume air tanah Jakarta yang terus berkurang. Jika masalah sumur resapan diprioritaskan dan ditegakkan hukumnya, niscaya banjir besar di wilayah-wilayah seperti Cawang, Gatot Soebroto, dan Kota, bisa dikurangi. Apalagi jika hutan kota, situ, RTH, dan hutan mangrove dibenahi, diperbaiki, diperluas, dan diperhatikan secara serius, niscaya DKI Jakarta akan terbebas dari banjir.(*) Nyoto Santoso Dosen Fakultas Kehutanan IPB, Bogor Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Jakarta

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar